Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
Membahas tentang apa itu konstitusi, penerapannya di indonesia dan perkembangan konstitusi di indonesia
Typology: Study Guides, Projects, Research
1 / 19
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan Oleh Kelompok 3 Rica Yulia Astika 2214131103 Sinta Teresia Tambunan 2214131082 Tri Lestari 2214131034 Yoseph Sinaga 2214131073 JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG 2023
A. Latar Belakang................................................................................................. 1 B. Tujuan.............................................................................................................. 2 C. Rumusan Masalah............................................................................................ 2 II. PEMBAHASAN A. Pengertian Konstitusi....................................................................................... 3 B. Hakikat dan Fungsi Konstitusi......................................................................... 3 C. Dinamika Pelaksanaan Konstitusi................................................................... 6 D. Institusi dan Mekanisme Pembuatan Konstitusi............................................ 14 III. PENUTUP A. Kesimpulan.................................................................................................... 16 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 17 i
B. Tujuan
A. Pengertian Konstitusi Konstitusi merupakan suatu norma di dalam sistem politik dan hukum yang terdapat pemerintahan negara yaitu sebagai suatu dokumen tertulis. Hukum menjelaskan prinsip-prinsip untuk dijadikan dasar peraturan, dimana dalam konstitusi memuat suatu peraturan dan prinsip entitas politik dengan hukum, yaitu terdapat struktur dan wewenang untuk kewajiban di suatu pemerintah negara. Istilah lain konstitusi yaitu menggambarkan suatu sistem ketatanegaraan di suatu negara, kumpulan peraturan yang mengatur membentuk dan untuk memenuhi negara pada sistem tersebut. Suatu peraturan perundang-undangan yaitu ada dalam bentuk tertulis sebagai bentuk keputusan badan yang berkuasa untuk berwenang dan dalam bentuk tidak tetulis yaitu suatu bentuk kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara (Perdana, 2021). B. Hakikat dan Fungsi Konstitusi Secara harfiah kata konstitusi berasal dari pembentukan bahasa Prancis Contituir yang berarti membentuk. Terjemahan konstitusi (constitusion dalam bahasa Inggris) sesuai dengan Grondwet (bahasa Belanda) dan Grundgesetz (dalam bahasa Jerman). Istilah-ilstilah (grund atau grond yang berarti dasar dan wet atau gesetz yang berarti Undang- Undang) tersebut menunjuk pada naskah tertulis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar. Konstitusi merupakan aturan-aturan pokok mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya suatu negara. Kata konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada UUD, karena UUD hanya mencakup konstitusi tertulis saja,
melakukan penyelewengan kekuasaan. Sifat pembatasan ini hendaknya ditetapkan pada sebuah pemerintahan karena konstitusi lebih tinggi dari pemerintah yang hanya bergantung pada sasaran yang hendak dicapai oleh pembuat konstitusi. Pada dasarnya konstitusi telah memberikan wewenang bagi para aparatur negara terutama eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mengatur jalan roda pemerintahan, apapun sifat konstitusi yang ada di suatu negara, ia harus berisi hal-hal minimum dan merupakan ketentuan hukum. UUD 1945 memang memberikan kemerdekaan bagi setiap warga negara tetapi UUD 1945 juga memiliki wewenang untuk bisa mengatur bahwa dalam menjalankan kebebasan dan hak setiap warga wajib untuk tunduk terhadap pembatasan peraturan yang telah ditetapkan dalam UU agar mencapai pemerintahan yang clean and good government. b. Sebagai Piagam Bahwa Sebuah Negara Sudah Lahir Maksud dari alenia 3 adalah rakyat Indonesia telah merdeka dari penjajah dan memiliki kebebasan bernegara walaupun ada batasan- batasan supaya tidak bisa melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Konstitusi memiliki fungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa negaranya sudah merdeka sejak ia bisa menegakkan dan meresmikan konstitusi tersebut. c. Sebagai Sumber Hukum Tertinggi Diharapkan dalam keadaan ini supremasi hukum bisa tercapai. Konstitusi atau di dalam negara Indonesia yaitu, UUD 1945 berbeda dengan UU, karena semua peraturan bersumber dari UUD sebagai instrumental dan tonggak negara, sehingga UUD sebagai hukum tertinggi atau supreme law yang memiliki posisi lebih dari peraturan lain seperti UU. d. Sebagai Identitas Nasional Konstitusi setiap negara memiliki ciri khas masing-masing dengan menyesuaikan kebutuhan dan latar belakang negara. Seperti yang termuat pada Pasal 35 UUD 1945 yang berbunyi: Bendera negara Indonesia adalah
Berwarna merah putih sebagai sang saka Indonesia, Pasal 36 “bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh warga untuk bahasa nasional yang tujuannya untuk mempermudah komunikasi bagi seluruh warga yang memilki latar budaya yang berbeda”, dan masih banyak lagi yang pasal yang membahas indentitas bangsa di dalam konstitusi negara. e. Sebagai Pelindung HAM dan Kebebasan Warga Negara Konstitusi memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan Hak kebebasan yang lain. Dengan adanya konstitusi maka setiap warga negara memiliki hak yang sama dengan warga lain tanpa melihat dari warna kulit, mata, ras, dan lain-lain. Warga negara memiliki kesetaraan dalam bernegara untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Maka dari itu, konstitusi ini sifatnya mengikat bagi siapa saja yang telah tinggal di wilayah yang berfungsi untuk menertibkan warga dalam berperilaku dan bertindak. Sebagai contoh pada Pasal 27: pada pasal ini menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak jaminandalam bidang hukum dan ekonomi. Pada Pasal 28 yaitu pasal yangmembahas tentang hak jaminan dalam bidang politik berupa hak untukmengadakan perserikatan, berkumpul, dan menyatakan pendapat baiklisan maupun tulisan. Melihat kedua contoh pasal tersebut sudah cukupmenguatkan bahwa konstitusi memiliki kuasa penuh dalam negarauntuk menertibkan hak dan kewajiban bernegara (Perdana, 2021). C. Dinamika Pelaksanaan Konstitusi Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang di negara Indonesia pernah menggunakan tiga macam UUD yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950. Dilihat dari periodesasi berlakunya ketiga UUD tersebut, dapat diuraikan menjadi lima periode yaitu:
c. Dewan Pertimbanagan Agung (DPA) d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) f. Mahkamah Agung (MA) b. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara-negara “boneka” seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur di dalam negara Republik Indonesia. Bahkan, Belanda kemudian melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II atas kota Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus
2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia, BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) yaitu gabungan negara- negara boneka yang dibentuk Belanda), dan Belanda serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia. KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu:
diberlakukan suatu UUD yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi tersebut terdiri atas Mukadimah yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh yang berisi 6 bab dan197 pasal, serta sebuah lampiran. Mengenai bentuk negara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi”. Dengan berubah menjadi negara serikat (federasi), maka di dalam RIS terdapat beberapa negara bagian. Masing-masing memiliki kekuasaan pemerintahan di wilayah negara bagiannya. Negara-negara bagian itu adalah: negara Republik Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa timur, Madura, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan.. Menurut Konstitusi RIS lembaga tinggi negara adalah: a. Presiden b. Menteri-Menteri c. Senat d. Dewan Perwakilan Rakyat e. Mahkamah Agung f. Dewan Pengawas Keuangan c. Periode Berlakunya UUDS 1950 Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara bagian yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei
diresmikan tanggal 10 November 1956 di Bandung. Sekalipun konstituante telah bekerja kurang lebih selama dua setengah tahun, namun lembaga ini masih belum berhasil menyelesaikan sebuah UUD. Faktor penyebab ketidakberhasilan tersebut adalah adanya pertentangan pendapat di antara partai-partai politik di badan konstituante dan juga di DPR serta di badan- badan pemerintahan. Pada pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Pada dasarnya, saran untuk kembali kepada UUD 1945 tersebut dapat diterima oleh para anggota Konstituante tetapi dengan pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena tidak memperoleh kata sepakat, maka diadakan pemungutan suara. Sekalipun sudah diadakan tiga kali pemungutan tersebut belum memenuhi persyaratan yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir. Atas dasar hal tersebut, demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden yang isinya adalah:
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang Presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden. Selain itu muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G-30- S/PKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan semakin membahayakan, Ir. Soekarno selaku Presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru. Semboyan Orde Baru pada masa itu adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun dalam realitanta pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu masi belum bisa dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, dan keadilan sosial ternyata masih terdapat banyak hal yang jauh dari harapan. Hampir sama dengan padamasa Orde Lama, sangat dominannya kekuasaan Presiden dan lemahnya kontrol DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden/pemerintah. Selain itu, kelemahan tersebut terletak pada UUD 1945 itu sendiri, yang sifatnya singkat dan Luwes (fleksibel), sehingga memungkinkan munculnya berbagai penyimpangan. Tuntutan untuk merubah atau menyempur- nakan UUD 1945 tidak memperoleh tanggapan, bahkan pemerintahan Orde Baru bertekad untuk mempertahankan dan tidak merubah UUD 1945. e. UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 - Sekarang Seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun1999 dilakukan perubahan
D. Institusi dan Mekanisme Pembuatan Konstitusi Institusi Legilasi atau lembaga yang betugas untuk membuat konstitusi dan peraturan perundang undungan yang ada dibawahnya meliputi 2 institusi yaitu Badan Legislatif (DPR), dan Badan Ekskutif (Presiden). Kedua institusi ini bertugas untuk membuat UU, sedangkan untuk tingkat I dan II dan Bupati/Walikota bersam DPRD tingkat II. Institusi lain di luar kedua institusi di atas, baik yang bersifat infrastrktur maupun suprastruktur politik memilii tugas memberi dukungansesuai dengan peran kompetensinya. Mekanisme pembentukan konstitusi dapat dijelaskan sebagia berikut
c. Penolakan Penyempurnaan RUU jika keputusan adalah “persetujuan dengan perubahan” yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang; RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR; Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR, yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden.
Azis, A. P. (2023, Maret 2). Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Retrieved from hukumonline.com: http://www.hukumonline.com Perdana, M. M. (2021). Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Suluh Media. Pitoewas, B. (2017). Teori Hukum Dan Konstitusi. Yogyakarta: Suluh Media.
