BAB VIII
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
(PPh PASAL 25)
PENGERTIAN
Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 Tentang
Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar
oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan. Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal ini
selanjutnya lazim disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25. Oleh karena itu, PPh Pasal 25
dapat didefenisikan sebagai angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap
bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
Angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas
seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
DASAR HUKUM DAN PERATURAN PELAKSANAAN
1. Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.t.d UU No. 36 Tahun 2008
2. PMK No. 255/ PMK.03/ 2008 s.t.t.d PMK. No 208/ PMK.03/ 2009 Tentang Penghitungan
Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar
Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru,Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang
Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib
Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
3. SE No. 23/PJ/2010 Tentang Penyampaian PMK No. 208/ PMK.03/ 2009
Tentang Perubahan Atas PMK No. 255/ PMK.03/ 2008 Tentang Penghitungan Besarnya
Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak Baru, Bank,Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara,
Badan UsahaMilik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang
Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib
Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
4. KEP No. 537/PJ./2000 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak
Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu
5. PER No.22/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal
25
6. Peraturan Menteri Keuangan No.182/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pelaporan Surat
Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Yang Dapat Melaporkan
Beberapa Masa Pajak Dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa
7. PMK No. 183/PMK.03/2007 Tentang Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu Yang
Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
8. PMK No. 184/PMK.03/2007 S.t.t.d PMK No. 80/PMK.03/2010Tentang Penentuan Tanggal
Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak,
Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara
Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak
9. KEP No. 207/PJ./2001 Tentang Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
10. SE No. 21/PJ.41/2001 Tentang Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
CARA MENENTUKAN BESARNYA PPH PASAL 25
1. PPh Pasal 25 Mulai Bulan Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh (Mulai Bulan Maret
Untuk Orang Pribadi dan Mulai bulan April Untuk WP Badan) Atau Mulai Bulan Penyampaian
SPT Tahunan PPh Bila SPT Tahunan PPh Disampaikan Sebelum Batas Waktu Penyampaian
SPT Tahunan PPh
Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
Buku Perpajakan Indonesia II
96
