





Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
law about tax, Taxes paid or owed abroad on income from abroad received or obtained by domestic taxpayers.
Typology: Lecture notes
1 / 9
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
Pasal 24 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal ini selanjutnya lazim disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 24. Oleh karena itu, PPh Pasal 24 dapat didefenisikan sebagai pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, Pasal 24 UU No. 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. DASAR HUKUM
terutang atau dibayar diluar negeri tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tesebut dengan penghasilan di Indonesia. Penggabungan penghasilan dari dalam negeri dengan penghasilan dari luar negeri dilakukan dengan cara : a. Untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (Accrual Basis). b. Untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (Cash Basis). c. Untuk penghasilan berupa deviden yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang, (a) memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri atau, (b) secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan deviden tersebut yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan. PMK No. 256/PMK.03/2008 menyatakan, saat diperolehnya dividen atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek adalah:
Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut: a. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan; b. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada; c. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak; d. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada; e. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan; f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada; g. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan h. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Mengingat Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas, maka, penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud diatas menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip diatas. Contoh A sebagai Wajib Pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan dalam tahun 1995 rumah tersebut dijual. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber di Singapura karena rumah tersebut terletak di Singapura. ILUSTRASI PERHITUNGAN PPH PASAL 24 BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK BILA PENGHASILAN DIPEROLEH DARI SATU NEGARA DILUAR NEGERI
Dari ketiga perhitungan diatas, yang terendah adalah perhitungan ke 1, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar Rp. 14.000.000,00. Dengan demikian seluruh pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan.
Rp. 500.000.000,
Contoh